Presiden Prabowo Subianto dilaporkan tidak menempatkan program pembangunan tiga juta rumah sebagai salah satu dari delapan program prioritas utama pemerintah pada tahun depan. Meskipun demikian, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa Kepala Negara tetap memberikan dukungan penuh terhadap tujuan fundamental kantornya dalam mengatasi persoalan perumahan rakyat.
Fahri menjelaskan bahwa arahan prioritas Presiden Prabowo untuk tahun depan berfokus pada penguatan kelembagaan dan penyiapan regulasi yang komprehensif guna memperkokoh ekosistem perumahan nasional. Walaupun demikian, Fahri menekankan komitmen pemerintah untuk tetap mengalokasikan anggaran negara bagi pembangunan sekitar satu juta unit rumah baru pada tahun mendatang. Menurutnya, pemerintah memiliki peran krusial dalam pembangunan rumah bagi kelompok masyarakat berpenghasilan terendah, karena tidak ada alternatif lain untuk membantu mereka tanpa keterlibatan langsung melalui anggaran negara.
Dalam suasana perayaan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, Fahri menyampaikan bahwa salah satu resolusi penting pemerintah adalah menuntaskan persoalan perumahan bagi rakyat miskin. Beliau menilai, rumah bukan hanya sekadar bangunan fisik, melainkan elemen vital dalam kehidupan masyarakat yang memerlukan perhatian serius, sebab “rumah telah menjadi tempat untuk mengubah hidup masyarakat.”
Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menguraikan rincian peran anggaran pemerintah dalam sektor perumahan. Pemerintah direncanakan akan terlibat langsung dalam pembangunan 770.000 unit rumah pada tahun depan. Selain itu, sekitar 350.000 unit rumah lainnya akan dibangun melalui tiga program subsidi dengan total nilai Rp 45,7 triliun.
Rincian program subsidi pembangunan rumah tersebut mencakup Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp 33,5 triliun, penjaminan program FLPP oleh PT Sarana Multigriya Finansial sebesar Rp 6,6 triliun, serta Subsidi Bantuan Uang Muka senilai Rp 5,6 triliun. Lebih lanjut, pemerintah juga berencana merenovasi sekitar 440.000 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 10 triliun. Namun, anggaran ini masih jauh dari kebutuhan renovasi dua juta rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diperkirakan memerlukan setidaknya Rp 43 triliun.
Ringkasan
Meskipun program 3 juta rumah tidak termasuk prioritas utama Presiden Prabowo, pemerintah tetap berkomitmen mengatasi masalah perumahan rakyat. Wakil Menteri Perumahan Fahri Hamzah menekankan fokus pada penguatan kelembagaan dan regulasi untuk ekosistem perumahan, serta alokasi anggaran untuk sekitar satu juta unit rumah baru, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah berencana terlibat langsung dalam pembangunan 770.000 unit rumah pada tahun depan, ditambah 350.000 unit melalui subsidi senilai Rp 45,7 triliun, termasuk FLPP dan Subsidi Bantuan Uang Muka. Selain itu, alokasi Rp 10 triliun disiapkan untuk renovasi 440.000 unit rumah, meski masih jauh dari kebutuhan renovasi melalui program BSPS.