Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menekankan bahwa partisipasi Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) semata-mata untuk membantu warga Gaza di Palestina, tanpa harus berkutat pada isu iuran keanggotaan badan ini.
“Jangan sampai dinamika administrasi menghambat mandat Board of Peace. Jangan sampai menghambat fokus kita (Indonesia) untuk melindungi warga sipil dan melakukan berbagai upaya rekonstruksi dan membantu saudara kita di Gaza,” kata Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (27/2).
Hal tersebut disampaikan Yvonne untuk merespons pertanyaan terkait iuran Dewan Perdamaian, khususnya mengenai keputusan Israel untuk tidak membayar iuran keanggotaan organisasi bentukan Donald Trump itu.
Jubir Kemenlu menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono telah menegaskan bahwa ‘Indonesia menjadi anggota Board of Peace tanpa harus membayar’.
“Tidak ada persyaratan untuk menjadi anggota Board of Peace dengan kita harus membayar kontribusi dana,” kata Yvonne.
Fokus Indonesia saat ini, kata dia, menjamin kontribusi nasional di Dewan Perdamaian benar-benar bisa berjalan sesuai dengan mandat organisasi serta dapat memenuhi tujuan bersama bagi pemulihan Jalur Gaza.
“Saat ini kontribusi dan fokus Indonesia juga ada pada pengiriman pasukan kita ke ISF,” kata Yvonne, merujuk pada International Stabilization Force (ISF) yang akan diikuti oleh personel Indonesia saat mereka diterjunkan ke Gaza.
Menurut Menlu Sugiono, di sela-sela kunjungannya ke Washington DC pada pekan lalu (20/2), Indonesia telah menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian meski tidak menyetor iuran US$ 1 miliar. Ia menyampaikan bahwa kontribusi ini bukan merupakan iuran wajib atau syarat keanggotaan tetap.
Sebagai bentuk kontribusi nyata, Indonesia memilih berpartisipasi melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian. Pemerintah menyiapkan sekitar 8.000 personel untuk mendukung misi yang disepakati dalam forum tersebut.