Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI) secara tegas mendorong pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik. Desakan ini datang dengan penekanan pada kebijakan yang lebih terukur, berbasis bukti yang kuat, serta keberpihakan nyata terhadap kelompok masyarakat rentan.
Dalam keterangan resminya, LPEM menyoroti kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang semakin memburuk belakangan ini, yang telah mendorong gelombang aksi massa di berbagai daerah. Lembaga riset ekonomi ini mengidentifikasi sejumlah masalah krusial, mulai dari menurunnya aktivitas ekonomi di level akar rumput, meningkatnya angka pengangguran, lonjakan harga kebutuhan pokok, hingga terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan dasar esensial. Kondisi domestik ini diperparah oleh ketidakpastian ekonomi global dan kesenjangan beban yang mencolok antara kelompok elite dengan kelas menengah. Menanggapi hal ini, LPEM menyatakan, “Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa penciptaan lapangan kerja berkualitas hanya akan memperlebar ketimpangan. Begitu juga pencapaian target stok pangan tanpa menjaga keterjangkauan harga justru meningkatkan beban hidup masyarakat,” tulis pernyataan LPEM pada Kamis (4/9).
Lebih lanjut, LPEM menilai bahwa beberapa program pemerintah berjalan terlalu cepat tanpa memberikan ruang adaptasi yang memadai, baik di tingkat kementerian maupun daerah. Minimnya partisipasi dari masyarakat sipil dan pelaku ekonomi kerakyatan disinyalir menjadi faktor utama yang menyebabkan kebijakan-kebijakan tersebut kerap berdampak negatif. Oleh sebab itu, lembaga riset ekonomi tertua di Indonesia ini mendesak pemerintah untuk mengembalikan proses pengambilan kebijakan ke jalur yang lebih teknokratis dan transparan, sekaligus membuka kembali ruang komunikasi yang konstruktif dengan publik.
Rekomendasi Jangka Pendek
Menanggapi situasi mendesak ini, LPEM mengusulkan sembilan langkah konkret yang dapat segera ditempuh pemerintah, antara lain:
- Mengevaluasi secara cermat program-program berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, dengan menerapkan uji coba bertahap dan memprioritaskan penerima manfaat dari kelompok yang paling membutuhkan.
- Membatalkan rencana pengurangan dana transfer ke daerah, mengingat langkah tersebut akan secara langsung menekan kualitas dan ketersediaan layanan publik esensial.
- Melakukan perampingan birokrasi yang efektif, alih-alih menambah jumlah kementerian atau membentuk badan-badan baru yang berpotensi membebani anggaran.
- Mengembalikan fungsi pemerintah sebagai stabilisator harga beras yang proaktif, bukan sekadar pengelola cadangan pangan.
- Meluncurkan program padat karya jangka pendek secara masif untuk meningkatkan pendapatan rakyat sekaligus memperbaiki infrastruktur dasar di berbagai wilayah.
- Menyediakan kebijakan yang juga menyasar kelas menengah, seperti peningkatan akses terhadap kredit, perbaikan transportasi publik, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
- Mengevaluasi ulang sistem remunerasi pejabat negara, memastikan bahwa bonus dan tunjangan yang diberikan terkait langsung dengan kinerja ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Menjamin transparansi data ekonomi secara menyeluruh agar validitas informasi dan kepercayaan publik dapat terus terjaga.
- Memperbaiki komunikasi publik dengan mengedepankan empati dan keterbukaan terhadap aspirasi serta keluhan masyarakat.
Di samping langkah-langkah darurat tersebut, LPEM turut menekankan urgensi strategi jangka panjang untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional. Fokus kebijakan harus mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, peningkatan investasi dalam penelitian dan inovasi, penguatan kelembagaan yang kredibel, perbaikan iklim usaha yang kondusif, pembangunan konektivitas infrastruktur, serta pemberantasan korupsi secara berkelanjutan.
“Pemerintah perlu menegakkan kembali prinsip evidence-based policy agar setiap keputusan tidak hanya mengejar pencapaian statistik semata, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas LPEM sebagai penutup.