Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan, sebuah inisiatif krusial untuk meringankan beban masyarakat dalam memiliki hunian. Program bernilai Rp 150 miliar ini difokuskan pada pemberian keringanan pembayaran bunga, membuka akses kepemilikan rumah bagi lebih banyak pekerja di Indonesia.
Insentif perumahan ini dirancang untuk menyasar 1.050 unit kredit yang mencakup berbagai skema pembiayaan. Targetnya meliputi kredit perumahan rakyat (KPR), kredit pemilikan apartemen (KPA), program uang muka perumahan (PUMP), serta program rumah pertama (PRP), yang akan diimplementasikan sepanjang tahun 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa stimulus ini membawa kabar baik bagi para pekerja. Batas maksimal bunga kredit perumahan kini ditetapkan pada BI-Rate +3%, jauh lebih rendah dari ketentuan sebelumnya yang mencapai BI-Rate +5%. Fasilitas ini fleksibel, dapat dimanfaatkan oleh pekerja untuk pembayaran cicilan rumah maupun uang muka (DP). Melalui kebijakan inovatif ini, selisih bunga yang timbul akan sepenuhnya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, memastikan keringanan finansial yang signifikan bagi peserta.
Tidak hanya pekerja, para pengembang perumahan pun turut merasakan dampak positif dari kebijakan ini. Airlangga menambahkan, insentif bunga kredit untuk pengembang kini turun menjadi BI-Rate +4% dari sebelumnya BI-Rate +6%. Selain itu, untuk mempercepat dan mempermudah proses pengajuan kredit, relaksasi aturan kredit dipercepat melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Langkah ini diharapkan mampu memangkas birokrasi dan meningkatkan peluang para pekerja untuk lolos proses kredit perumahan.
“Tahun ini, target kami mencapai 1.050 unit, namun kami berencana untuk meningkatkan jumlahnya di tahun-tahun mendatang. Ini merupakan bagian integral dari upaya Presiden untuk menyediakan tiga juta rumah bagi masyarakat,” ujar Airlangga dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (15/9). Realisasi stimulus penurunan bunga kredit ini diharapkan dapat menjadikan pengajuan pinjaman perumahan untuk pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan jauh lebih kompetitif di pasar.
Airlangga Hartarto, yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar periode 2017-2024, menyoroti potensi besar dari dana iuran yang terkumpul. Saat ini, sekitar 40 juta pekerja tercatat sebagai pembayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dana yang terhimpun dari iuran ini, jelasnya, akan dikembalikan kepada peserta dalam bentuk manfaat perumahan, termasuk untuk pembiayaan uang muka pembelian rumah. “Ini adalah bentuk pengembalian kepada mereka yang telah aktif membayar iuran,” tambahnya.
Melalui langkah strategis pemerintah untuk menurunkan bunga kredit, baik bagi pekerja maupun pengembang, diharapkan program perumahan akan semakin diminati. Airlangga berharap sinergi ini akan didukung oleh beragam skema pembiayaan perumahan lainnya seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan, serta kini dengan hadirnya dukungan kuat dari BPJS Ketenagakerjaan.
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp 150 miliar untuk meringankan beban pekerja dalam memiliki rumah. Program ini menargetkan 1.050 unit kredit dengan berbagai skema pembiayaan seperti KPR, KPA, PUMP, dan PRP yang akan diimplementasikan sepanjang tahun 2025.
Melalui program ini, batas maksimal bunga kredit perumahan bagi pekerja menjadi BI-Rate +3%, lebih rendah dari sebelumnya BI-Rate +5%, dan selisihnya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Insentif juga diberikan kepada pengembang dengan penurunan bunga kredit menjadi BI-Rate +4%. Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah unit di tahun mendatang dan mempermudah proses pengajuan kredit melalui SLIK OJK.