Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat menanggapi maraknya kasus keracunan makanan yang dialami siswa sekolah peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menyikapi insiden ini, beliau menyatakan akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta beberapa pejabat terkait lainnya untuk membahas solusi dan evaluasi program secara menyeluruh.
Dari luar negeri, Prabowo menegaskan telah memantau serius perkembangan kasus keracunan dalam Program MBG. Setibanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu seperti disiarkan dalam Youtube Sekretariat Presiden, ia segera mengonfirmasi rencananya. Presiden menyadari bahwa program sebesar MBG, yang bertujuan mulia untuk menyejahterakan anak-anak kurang mampu, berpotensi menghadapi kekurangan di awal pelaksanaannya. Namun, Prabowo tetap optimistis masalah yang muncul dapat diatasi dengan baik.
Menyikapi polemik yang mungkin timbul, Prabowo mengingatkan pentingnya untuk waspada agar insiden keracunan ini tidak dipolitisasi. Beliau menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis sangat krusial karena menyasar anak-anak yang membutuhkan, termasuk mereka yang, seperti diungkapkan Prabowo, masih kesulitan mendapatkan asupan layak dan kadang hanya makan nasi dengan garam. Oleh karena itu, segala hambatan dan rintangan yang ada harus segera diatasi agar program mulia ini dapat terus berlanjut.
Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan skala masalah yang cukup signifikan. Sejak Januari hingga 25 September, tercatat sebanyak 5.914 penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis, meliputi anak sekolah dan ibu hamil, mengalami keracunan. Kasus ini tersebar di 70 lokasi berbeda, dengan wilayah Jawa atau Wilayah II menjadi yang tertinggi, mencatat 41 kasus yang berdampak pada 3.610 orang.
Menanggapi situasi ini, BGN mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam program untuk segera melengkapi Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/9), menegaskan bahwa batas waktu satu bulan diberikan untuk melengkapi tidak hanya SLHS, tetapi juga sertifikat halal dan memastikan penggunaan air layak pakai. Langkah-langkah ini krusial untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat MBG.
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto merespons kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan pejabat terkait. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mencari solusi atas insiden keracunan yang menimpa siswa sekolah peserta program tersebut. Prabowo menekankan pentingnya program MBG bagi anak-anak yang membutuhkan dan mengingatkan agar insiden ini tidak dipolitisasi.
Data BGN menunjukkan 5.914 penerima manfaat MBG mengalami keracunan di 70 lokasi sejak Januari. BGN mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk segera melengkapi Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan, serta sertifikat halal dan memastikan penggunaan air layak pakai dalam waktu satu bulan demi menjamin keamanan dan kualitas makanan.