Anggaran MBG Meledak! Kemenkeu Ungkap Alasan Kenaikan 371%

Jakarta, IDN Times – Kenaikan anggaran fantastis untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp335 triliun pada tahun 2026 telah menimbulkan sorotan tajam. Angka ini memicu pertanyaan serius mengenai kapasitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyerap dana sebesar itu.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Hingga Agustus 2025, serapan anggaran MBG baru menyentuh angka Rp13 triliun, atau hanya sekitar 18,3 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp71 triliun. Padahal, pagu anggaran MBG untuk tahun depan melonjak drastis hingga 371,83 persen dibandingkan tahun ini, menembus angka Rp335 triliun.

Menanggapi lonjakan signifikan ini, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menegaskan bahwa alokasi anggaran MBG akan terus dikaji secara menyeluruh. Meskipun serapan anggaran tahun ini masih terus dipercepat progresnya, peningkatan alokasi dana pada tahun 2026 tetap dianggap krusial karena target penerima program makan bergizi juga diproyeksikan akan semakin banyak.

“Evaluasi akan dilakukan, tidak hanya untuk MBG, tapi juga untuk seluruh anggaran kementerian dan lembaga. Kenapa tahun depan anggarannya lebih besar? Karena target dan kebutuhannya juga makin besar,” jelasnya di Kemenkeu, Jumat (3/10/2025).

Astera melanjutkan bahwa lonjakan anggaran program Makan Bergizi Gratis tak terlepas dari rencana perluasan cakupan penerima manfaat. Jumlah sekolah dan siswa yang terlibat dalam program MBG 2026 semakin banyak, diproyeksikan meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.

“Jika tahun ini sekolah penerimanya 100, tahun depan bisa naik menjadi 400. Otomatis, kebutuhan dana juga akan bertambah. Jadi, ini bukan soal menambah anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) semata, melainkan karena target program MBG memang diperluas secara signifikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Astera menyatakan optimisme bahwa penyerapan anggaran program MBG pada 2026 dipastikan bisa lebih optimal. Keyakinan ini didasari oleh meningkatnya kapasitas Badan Gizi Nasional (BGN) dan instansi terkait dalam mengelola program, baik dari aspek administratif maupun operasional di lapangan.

“Tahun depan, baik dari sisi administrasi maupun pengelolaan di lapangan, kita sudah lebih berpengalaman. Jadi saya yakin proses pencairan anggaran juga akan berjalan lebih cepat dan efisien,” tambahnya, menjanjikan peningkatan efektivitas.

Dalam menghadapi ambisi besar dan tantangan tersebut, arah dan strategi kebijakan MBG telah difokuskan, sebagaimana tertuang dalam Buku Nota Keuangan II. Strategi ini dirancang untuk memastikan program dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya.

• Penguatan kelembagaan dan tata kelola;

• Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dapur umum;

• Percepatan pencairan MBG melalui simplifikasi dan verifikasi virtual account;

• Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) di Sistem Pendukung Pengelolaan Pangan dan Gizi (SPPPG);

• Penguatan logistik dan distribusi, termasuk melalui jejaring pasok pangan, distribusi berbasis jadwal atau wilayah, serta aplikasi pemantauan logistik;

• Komunikasi dan partisipasi publik yang lebih intensif; dan

• Kemitraan, termasuk kerja sama lintas sektor untuk mendukung program MBG.

Di balik ambisi pemerintah untuk menghadirkan makanan bergizi gratis bagi jutaan masyarakat Indonesia, tersimpan sejumlah tantangan yang harus dihadapi dengan strategi komprehensif dan kerja sama lintas sektor. Salah satunya adalah pemerataan distribusi manfaat MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih menjadi kendala utama akibat keterbatasan infrastruktur.

Selain itu, penguatan kolaborasi dengan pelaku usaha lokal, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta masyarakat dinilai krusial untuk memastikan program ini turut mendorong geliat perekonomian daerah. MBG juga dipandang memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan menyerap tenaga kerja lokal dan memperluas lapangan kerja.

Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada peningkatan keahlian sumber daya manusia pendukung, khususnya dalam pengelolaan dapur, sistem logistik, serta penyusunan menu bergizi yang tepat sasaran. Di sisi lain, pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel juga menjadi kunci agar anggaran besar yang digelontorkan dapat tepat guna dan berkelanjutan.

Pada intinya, program Makan Bergizi Gratis bukan hanya sekadar bantuan pangan, melainkan sebuah investasi jangka panjang yang fundamental untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas.