Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari merespons kritik yang disampaikan sejumlah pihak atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis pada 28-31 Mei lalu. Menurut Qodari perjalanan Presiden perlu dinilai berdasarkan manfaat dan hasil yang diperoleh bagi Indonesia.
Qodari mengatakan penilaian terhadap kunjungan luar negeri tidak semata-mata didasarkan pada frekuensi perjalanan, melainkan juga dampak yang dihasilkan bagi kepentingan nasional.
“Ya kembali lagi, bagaimana kemudian asas kemanfaatan yang dibawa itu juga harus dipertimbangkan atau diperhitungkan,” kata Qudari di Jakarta, Minggu (31/5).
Sebelumnya sejumlah kritik dilayangkan atas kunjungan ketiga Prabowo ke Prancis selama 2026. Salah satunya datang dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Dalam unggahan di akun media sosial instagram miliknya, Dino mengatakan presiden sebenarnya bisa lebih selektif dalam melakukan kunjungan kenegaraan.
Baca juga:
- Danantara Ungkap 3 Langkah Setelah Resmi Kendalikan Ekspor SDA Mulai 1 Juni
- Aturan DHE SDA Berlaku 1 Juni, Purbaya: Penempatan Wajib Lewat Bank Himbara
- Ekspor Satu Pintu 3 Komoditas Strategis Berlaku 1 Juni, Bagaimana Tahapannya?
Menanggapi kritik tersebut, Qodari menyampaikan hal tersebut saat menanggapi anggapan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis yang dilakukan beberapa kali merupakan pemborosan anggaran negara. Menurut Qodari, pemerintah meyakini hasil yang diperoleh dari kunjungan tersebut memiliki nilai yang besar dan signifikan bagi Indonesia.
“Kita yakin bahwa apa yang bisa diperoleh dari kunjungan ke Prancis itu memang betul-betul bisa besar dan signifikan,” ujarnya.
Sejak menjabat Presiden Republik Indonesia, Prabowo telah empat kali mengunjungi Prancis. Kunjungan pertama dilakukan pada 14 Juli 2025 untuk menghadiri Parade Militer Hari Bastille atau Hari Nasional Prancis di Paris.
Kunjungan kedua berlangsung pada 23 Januari 2026. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, membahas penguatan hubungan bilateral kedua negara.
Kunjungan ketiga dilakukan pada 14 April 2026 melalui pertemuan empat mata antara kedua kepala negara untuk membahas penguatan kerja sama strategis di bidang energi, pendidikan, komunikasi digital, dan investasi jangka panjang.
Sementara itu, kunjungan keempat berlangsung pada 28 Mei 2026 dan menghasilkan empat kesepakatan komersial senilai US$ 3,5 miliar atau sekitar Rp 61,25 triliun dalam rangka penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Prancis.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengatakan kesepakatan tersebut dicapai dalam peluncuran France-Indonesia High Level Business Council pada 28 Mei 2026. Peluncuran dewan bisnis tingkat tinggi tersebut disaksikan Presiden Prabowo dan Macron.