Purbaya Jawab Tantangan Dedi Mulyadi soal Dana Pemda: Tanya ke BI!

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya menanggapi keberatan yang dilayangkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait data simpanan dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan. Purbaya secara tegas membantah telah membuka data spesifik mengenai simpanan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, menekankan bahwa informasi tersebut merupakan bagian dari data umum yang diungkap oleh pihak lain.

Sebelumnya, sebuah laporan yang diolah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari data Bank Indonesia (BI) menunjukkan total simpanan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota secara keseluruhan di bank mencapai angka fantastis Rp233 triliun per September 2025. Jumlah ini meliputi dana pemerintah kabupaten sebesar Rp134 triliun, provinsi Rp60,2 triliun, dan kota Rp39,5 triliun. Data ini sendiri pertama kali diungkap oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 pada Senin, 20 Oktober 2025.

Dalam konteks provinsi, simpanan Pemprov Jabar menjadi sorotan karena menempati posisi keempat terbesar dengan nilai Rp4,17 triliun. Meskipun signifikan, angka ini masih jauh di bawah Pemprov DKI Jakarta yang menduduki puncak daftar dengan simpanan mencapai Rp14,6 triliun, menjadikannya provinsi dengan dana parkir terbesar.

Purbaya Yudhi Sadewa, yang juga hadir dalam forum tersebut, menjelaskan bahwa data yang dimiliki Mendagri Tito Karnavian sama persis dengan yang ada padanya, karena keduanya bersumber dari sistem BI yang menghimpun laporan dari seluruh perbankan. Oleh karena itu, Purbaya menyarankan Dedi Mulyadi untuk langsung mengkonfirmasi kepada bank sentral. “Tanya saja ke bank sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan anak buahnya juga ngibulin dia. Itu dari laporan perbankan kan, dan pemda sekian, sekian,” jelasnya kepada awak media di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa sore, 21 Oktober 2025.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menyoroti respons Dedi Mulyadi yang mempersoalkan data simpanan Pemprov Jabar di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau BJB (BJBR). Purbaya kembali menegaskan bahwa ia tidak pernah secara khusus merinci data simpanan Pemprov Jabar. “Saya tidak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri ya saya tidak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri, saya tidak tahu. Jadi saya tidak pernah bilang Jabar berapa kan? Saya bilang data di perbankan sekian punya pemda,” tuturnya.

Purbaya bahkan mengaku ia sendiri masih mempertanyakan data simpanan milik pemerintah pusat di perbankan. Ia pernah secara umum menyampaikan data simpanan pemerintah pusat dan pemda, lengkap dengan kategorinya seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka, saat menghadiri acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025. Menkeu yang baru menjabat kurang dari dua bulan itu kembali menyarankan Dedi untuk memeriksa sendiri data yang dihimpun oleh BI. “Saya bukan pegawai Pemda Jabar, kalau dia mau periksa, periksa saja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap minggu sekali. Ada flag [uangnya] punya siapa, jenisnya apa deposito, giro, lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi menyuruh saya kerja,” tegasnya.

Sebelumnya, berdasarkan laporan Bisnis, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membantah keras bahwa pemerintahannya memiliki simpanan dalam bentuk deposito di BJB. Ia mengklaim posisi simpanan Pemprov Jabar di bank pembangunan daerah itu sebenarnya sebesar Rp2,4 triliun. Dana tersebut, menurutnya, tersimpan di rekening BJB sebagai bagian dari pendapatan daerah yang diperuntukkan membiayai berbagai proyek pembangunan hingga akhir tahun, bukan sengaja disimpan untuk mendapatkan bunga. “Kondisi keuangan di Provinsi Jawa Barat. Hari ini uang yang tersedia di Provinsi Jawa Barat dan tersimpan di BJB atau Bank Jabar Banten itu sebesar Rp2.418.701.749.621 [Rp2,4 triliun]. Uang itu tersimpan dalam bentuk giro, bukan deposito,” katanya pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Politisi Partai Gerindra itu bahkan menantang Purbaya untuk membuka data seluruh pemerintah daerah yang menyimpan APBD dalam bentuk deposito. “Saya sudah cek [Pemprov] tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu [Purbaya] untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” tandasnya, memperjelas panasnya polemik mengenai transparansi dan pengelolaan dana pemerintah daerah di perbankan.