Ifonti.com , JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk melakukan debt switch alias transaksi pertukaran utang senilai Rp173,4 triliun pada 2026.
Meski dinilai ampuh untuk meredam gejolak imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), manuver ini dinilai menyimpan risiko sentimen negatif apabila pasar menangkap sinyal bahwa pemerintah semakin bergantung pada ‘bantuan’ bank sentral.
Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual tidak menampik bahwa langkah debt switching tersebut memang berpotensi menjaga stabilitas yield SBN di tengah tren kenaikan biaya pinjaman pemerintah belakangan ini.
: Kemenkeu: Debt Switch 2026 Tekan Penawaran SBN, Yield Lebih Stabil
Sebagai catatan, belakangan yield SBN tenor 10 tahun memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun.
Kendati demikian, dia mewanti-wanti otoritas tidak menjadikan ‘stabilisasi yield’ sebagai tujuan utama dari tukar guling utang pemerintah atas Bank Indonesia ini.
: : Siasat Memperpanjang Nafas APBN, Libatkan BI Lanjutkan Debt Switching
“Tujuannya seharusnya diutamakan pada upaya untuk menurunkan biaya utang dan mengurangi risiko jatuh tempo. Jadi jangan sampai memberikan sinyal bahwa pemerintah semakin tergantung pada ‘bantuan’ bank sentral,” ujar David kepada Bisnis, dikutip Selasa (24/2/2026).
Dia mengingatkan bahwa pasar keuangan global saat ini penuh dengan ketidakpastian. Oleh sebab itu, isu sensitif yang beredar dikhawatirkan akan menurunkan kepercayaan investor atas pasar keuangan Tanah Air.
: : Purbaya-Perry Sepakat: BI Borong SBN di Pasar Sekunder, Debt Switch 2026 Rp173,4 Triliun
Misalnya, ketergantungan yang terlalu tinggi pada intervensi bank sentral untuk menyerap utang negara berisiko menggerus kepercayaan investor. Akibatnya, perkembangan tersebut justru dapat meningkatkan premi risiko.
Menurut David, reaksi pasar nantinya akan sangat ditentukan oleh tren indikator fiskal pemerintah secara keseluruhan. Langkah debt switch ini bisa menjadi pedang bermata dua apabila tidak diimbangi dengan disiplin pengelolaan utang.
“Kalau debt service ratio makin meningkat dan semakin sering melakukan debt switching, bisa saja dipersepsikan negatif oleh investor,” jelas David.
Tekan Penawaran SBN
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto meyakini bahwa kesepakatan debt switch dengan BI akan memangkas jumlah penawaran SBN di pasar primer, khususnya melalui mekanisme lelang rutin.
Akibatnya, hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: penurunan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini akan mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan menahan lonjakan biaya pinjaman pemerintah.
“Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN,” ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Lebih lanjut, Suminto menyatakan bahwa debt switching tersebut akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar serta menjaga integritas dan disiplin pasar.
Sebagai informasi, nominal debt switching sebesar Rp173,4 triliun pada 2026 itu sebagian besar merupakan utang pemerintah ke BI hasil burden sharing era pandemi Covid-19 yang jatuh tempo pada tahun ini.
Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021, terdapat SBN seri variable rate yang khusus dijual kepada BI di pasar perdana dengan total nilai sebesar Rp612,56 triliun.
Utang pemerintah ke BI tersebut jatuh tempo pada 2025 senilai Rp100 triliun, lalu pada 2026 senilai Rp154,5 triliun, pada 2027 senilai Rp154,5 triliun, pada 2028 senilai Rp152,06 triliun, dan pada 2029 senilai Rp51,5 triliun.