Ifonti.com , JAKARTA – Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur, hari ini Rabu (13/5/2026). Program ini menjadi penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang selama ini dijalankan untuk menjaga stabilitas harga pangan.
Peluncuran GPIPS dilakukan di tengah tantangan ketahanan pangan yang dinilai semakin kompleks, mulai dari risiko cuaca ekstrem hingga persoalan distribusi dan produktivitas pangan. Melalui GPIPS, pengendalian inflasi pangan diarahkan agar selaras dengan agenda prioritas pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, energi, dan finansial.
Deputi Gubernur Aida S. Budiman mengatakan implementasi GPIPS 2026 akan diperkuat melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Implementasi GPIPS 2026 difokuskan pada penguatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Aida dalam keterangan tertulis.
Ia menjelaskan, pelaksanaan GPIPS 2026 telah dimulai di wilayah Sumatra pada Februari lalu dan dilanjutkan di wilayah Jawa yang sekaligus menjadi peluncuran GPIPS nasional. Program serupa selanjutnya akan digelar di wilayah Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi-Maluku-Papua dengan menyesuaikan karakteristik inflasi masing-masing daerah.
Bank Indonesia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas penyelenggaraan GPIPS wilayah Jawa yang dirangkaikan dengan berbagai program penguatan produktivitas pangan dan distribusi. Program tersebut antara lain pengembangan kerja sama antardaerah intrapulau maupun antarpulau menuju Kalimantan dan Papua, serta penguatan pembiayaan sektor pertanian terutama pascapanen.
Selain peluncuran GPIPS, agenda tersebut juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID). Forum tersebut membahas langkah strategis untuk mengatasi hambatan pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di daerah.
Dalam jangka pendek, kesepakatan diarahkan pada penguatan produksi dan stabilitas pasokan pangan strategis melalui dukungan sarana dan prasarana pertanian, regenerasi petani, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, pembiayaan dan perlindungan usaha tani, hingga penguatan distribusi pangan.
Adapun untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah dan Bank Indonesia akan fokus pada penguatan ketahanan pangan melalui perbaikan jaringan irigasi dan pompanisasi, penguatan inovasi dan korporatisasi pertanian, serta penguatan neraca pangan nasional.
Bank Indonesia mencatat berbagai program pengendalian inflasi yang dijalankan secara konsisten bersama TPIP dan TPID sejauh ini mampu menjaga stabilitas harga. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen secara year on year. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food berada di level 3,37 persen year on year atau masih berada dalam kisaran sasaran 3,0 persen-5,0 persen.
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah menyatakan akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan, termasuk melalui penguatan produksi pangan untuk memitigasi risiko cuaca ekstrem serta peningkatan efisiensi logistik pangan guna menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat