Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin gencar memerangi praktik “saham gorengan” di pasar modal, yaitu perdagangan efek yang cenderung memicu distorsi harga dan manipulasi pasar. Untuk menertibkan aktivitas yang merugikan ini, OJK bersama Kementerian Keuangan dan Self Regulatory Organization (SRO) telah membentuk sebuah satuan tugas khusus.
Langkah tegas ini selaras dengan pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menekankan bahwa pasar modal belum akan menerima insentif dari pemerintah sebelum persoalan saham gorengan tuntas diatasi. Komitmen lintas lembaga ini diperkuat oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi.
Dalam forum Workshop Capital Market Bursa Efek Indonesia (BEI) di Bali pada Sabtu (15/11/2025), Inarno menjelaskan bahwa satuan tugas ini melibatkan OJK, Kementerian Keuangan, BEI, Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Pembentukan task force lintas lembaga ini, menurut Inarno, utamanya bertujuan untuk pendalaman pasar sekaligus penegakan hukum guna menciptakan pasar modal yang lebih sehat dan transparan.
Pengawasan pasar menjadi salah satu dari tiga prioritas strategis OJK yang akan diimplementasikan pada tahun 2026. Tiga program utama ini difokuskan pada sisi penawaran, permintaan, dan infrastruktur pasar.
Dari sisi penawaran, OJK menargetkan peningkatan aktivitas penawaran umum perdana saham (IPO) oleh emiten berkapitalisasi besar. Selain itu, OJK berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penawaran umum, serta mendorong penerbitan obligasi dan sukuk daerah untuk diversifikasi instrumen investasi.
Pada sisi permintaan, program prioritas OJK meliputi perluasan basis investor, peningkatan likuiditas di pasar sekunder, dan upaya untuk meningkatkan persentase free float saham. Saat ini, ketentuan free float saham yang berlaku adalah 7,5%. OJK memiliki target ambisius untuk mencapai free float hingga 25%, namun akan dilakukan secara bertahap. Dalam waktu dekat, persentase ini direncanakan naik menjadi 10%, dan untuk IPO yang akan datang, OJK mengupayakan minimal 10%, kemudian bertahap menjadi 15%, hingga akhirnya mencapai target 25%.
Terakhir, pada sisi infrastruktur, program prioritas OJK mencakup penguatan infrastruktur pasar secara menyeluruh. Hal ini juga meliputi percepatan perizinan dan transformasi proses penawaran umum, penguatan kapabilitas pelaku pasar, perluasan akses investasi, serta peningkatan tata kelola yang baik untuk menjaga integritas pasar modal.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
Ringkasan
OJK, Kementerian Keuangan, dan SRO telah membentuk satuan tugas khusus untuk memerangi praktik saham gorengan di pasar modal. Langkah ini merupakan respons atas pernyataan Menteri Keuangan yang menekankan pentingnya penyelesaian masalah saham gorengan sebelum insentif pemerintah diberikan. Satuan tugas ini melibatkan berbagai pihak, termasuk BEI, KPEI, dan KSEI, dengan tujuan menciptakan pasar modal yang lebih sehat dan transparan melalui pendalaman pasar dan penegakan hukum.
Pengawasan pasar menjadi salah satu prioritas strategis OJK pada tahun 2026, dengan fokus pada sisi penawaran, permintaan, dan infrastruktur pasar. OJK menargetkan peningkatan IPO emiten besar, efisiensi penawaran umum, serta perluasan basis investor dan peningkatan likuiditas. Selain itu, OJK juga berupaya meningkatkan persentase free float saham secara bertahap, dengan target mencapai 25%.