Ifonti.com SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra angkat bicara terkait pemberitaan media massa internasional The Economist yang mengkritisi sejumlah program prioritas pemerintah karena dinilai membebani kondisi fiskal Indonesia.
Yusril menilai analisis yang berkembang di media asing kerap kali memiliki agenda tersirat untuk melemahkan posisi tawar ekonomi Indonesia di kancah global.
Menurutnya, kritik terhadap kebijakan fiskal dan sejumlah program strategis itu seolah-olah tengah mengarahkan Indonesia untuk kembali ke struktur ekonomi masa lalu yang berjalan tidak optimal, saat masih sangat bergantung pada ekspor komoditas mentah.
: Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Larang Nobar Film “Pesta Babi”
“Karena itu tidak ada bangsa di dunia ini yang suka melihat Indonesia ini tetap kuat tumbuh dan berkembang. Kritik The Economist kemarin tentang ekonomi Indonesia, saya baca berulang-ulang, ujung-ujungnya ya mau mengembalikan kita seperti era Pak Harto (Soeharto). Artinya, bangsa kita ini hanya jadi bangsa pengekspor bahan-bahan mentah yang nilai ekonominya tidak sebanding ketika sudah menjadi produk-produk mesin dan teknologi di zaman modern sekarang,” kata Yusril di Universitas Negeri Surabaya, Selasa (19/5/2026).
Yusril menceritakan bahwa pada masa sesaat sebelum badai krisis moneter mengguncang pada medio 1997-1998, pemerintahan era Presiden Soeharto disebutnya sanggup membawa pertumbuhan ekonomi RI meroket hingga angka 8%.
: : Menko Yusril: Pemerintah Tak Pernah Larang Nobar Film “Pesta Babi”
Indonesia saat itu nyaris menjadi salah satu raksasa kekuatan ekonomi di Benua Asia atau yang santer disebut dengan julukan Macan Asia.
“Saya mau mengomentari. Saya ingat betul pada waktu Pak Harto, hampir kita ini sudah menjadi the Asian Tiger tahun 1997, kekuatan ekonomi terpenting di Asia pada waktu itu. Kenapa? Pak Harto bisa naikkan pertumbuhan ekonomi itu sampai 8% pada waktu itu,” tuturnya.
: : Yusril: Tidak Ada Perppu Pidana Ekonomi
Selanjutnya, usai perekonomian RI tumbuh dengan pesat pada era yang disebut sebagai fase “tinggal landas” tersebut, Yusril menyebut terdapat serangkaian peristiwa yang sekonyong-konyong menyebabkan nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat, jatuh dan terpuruk hingga titik nadir.
Saat keadaan kacau balau tersebut terjadi dalam waktu yang sekelebat, Yusril menyebut bahwa International Monetary Fund (IMF) datang dengan tangan terbuka untuk membantu Indonesia keluar dari krisis dengan menawarkan pinjaman lewat surat kesediaan (Letter of Intent/LoI) paket bantuan selama 5 tahun senilai US$43 miliar beserta sejumlah usulan atau rekomendasi untuk memperbaiki ekonomi RI.
Namun, tutur dia, hal tersebut baru dapat direalisasikan bila terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah saat itu.
Yusril, yang saat itu merupakan penulis naskah pidato kepresidenan, mengungkapkan salah satu syarat yang harus dipenuhi Presiden Soeharto adalah bersedia menyetop pendanaan terhadap aktivitas industri pesawat dalam negeri yang dilakukan oleh Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) atau yang saat ini dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia (PTDI), yang saat itu dikepalai oleh suksesor Soeharto sebagai presiden, B.J. Habibie.
“Karena tidak bisa, diguncang kita dengan mata uang, berantakan semua. Ketika kita kalang kabut, IMF datang. Saya menjadi saksi sejarah bersama Pak Moerdiono (Mensesneg) pada waktu itu. Bagaimana IMF mengatakan, ‘Kami akan membantu Indonesia’. Kita itu ibaratnya bayi lahir, enggak dewasa masuk inkubator. Dia (IMF) akan bantu kita, tapi dengan beberapa permintaan. Salah satu, permintaannya dana untuk pengembangan IPTN ditahan oleh kita,” bebernya.
Yusril menyatakan bahwa persyaratan yang akhirnya mau tidak mau dipenuhi oleh Presiden Soeharto tersebut dengan harapan untuk menyelamatkan perekonomian negara yang terpuruk dengan memutar dana pinjaman asing membuat industri dirgantara Tanah Air saat itu seketika mandek.
Ia juga membayangkan bila pendanaan terhadap IPTN tetap berlanjut, Indonesia sangat mungkin dapat mengembangkan industri pesawat tempur secara mandiri.
“Kenapa? Orang-orang [negara] Barat itu tidak akan pernah mau Indonesia itu mampu menjadi negara yang masuk ke era teknologi. Kenapa? Kalau IPTN punya pengembangan terus, Indonesia akan bisa, mungkin hari ini kita sudah bisa bikin pesawat tempur sendiri. Kenapa? Kita digagalkan di sini. Sudah saya bilang harus paham di sini,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Yusril mengingatkan kepada segenap masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh narasi asing yang bertujuan untuk mendiskreditkan visi serta program pemerintah yang bertujuan baik.
Mantan Menteri Kehakiman era Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut pun menekankan pentingnya mencapai kedaulatan ekonomi dan kemandirian teknologi agar Indonesia dapat sesegera mungkin untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap) dan tidak terus-menerus mendewakan perspektif yang berasal dari luar negeri.
“Jangan kita menggantungkan nasib kita ini kepada bangsa lain. Enggak ada yang akan menolong kita itu, kecuali kita sendiri. Ya, jangan kita maki-maki bangsa sendiri, negara kita sendiri, muji-muji bangsa lain. Bahaya itu. Mentalitas seperti itu terburuk. Kita yang harus memperbaiki apa yang kurang pada bangsa kita ini,” pungkasnya.