Ifonti.com , JAKARTA — Keputusan DPR RI membatalkan pemberian tunjangan rumah anggota dewan dinilai menjadi katalis positif bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan depan.
Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menilai langkah tersebut berpotensi meredam kondisi politik dan keamanan yang sebelumnya kurang kondusif. Dengan suasana politik yang lebih stabil, investor diperkirakan lebih percaya diri untuk kembali meningkatkan minat investasinya di pasar modal dalam negeri.
“Pembatalan kebijakan oleh DPR ini menunjukkan upaya memenuhi aspirasi masyarakat secara bertahap. Hal ini juga diyakini mampu meredakan tensi politik dan membuat kondisi keamanan lebih kondusif,” ujar Nafan saat dihubungi Bisnis pada Jumat (5/9/2025).
Menurut Nafan, kestabilan politik dan keamanan domestik merupakan faktor penting dalam mendorong risk appetite investor. Pasalnya, selama periode 1-4 September 2025, investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih atau net sell senilai Rp4,18 triliun.
“Dengan kondisi politik dan keamanan yang lebih kondusif, hal ini bisa memberikan katalif positif bagi meningkatnya risk appetite dari pelaku investor untuk berinvestasi di pasar modal,” ucapnya.
Adapun keputusan pembatalan tunjangan rumah anggota DPR disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dia menyampaikan bahwa kesepakatan itu telah diambil setelah rapat seluruh fraksi dan diputuskan pada 31 Agustus 2025.
Selain itu, DPR menetapkan moratorium kunjungan luar negeri, kecuali untuk undangan kenegaraan. Sejumlah fasilitas lain juga akan dipangkas, mulai dari biaya perjalanan, listrik, jasa telepon, hingga insentif transportasi. Adapun anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politik dipastikan tidak menerima hak keuangan lagi.
Dasco menyatakan bahwa DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas 17+8 tuntutan publik yang disampaikan dalam aksi demonstrasi beberapa hari terakhir.
“DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya,” kata Dasco dalam konferensi pers, Jumat (5/9/2025).