Ifonti.com , JAKARTA— S&P Dow Jones Indices mengatakan pihaknya memantau perkembangan terkait transparansi kepemilikan saham di Indonesia dan akan melanjutkan rebalancing kuartalan Maret, meskipun penyedia indeks saingan sedang membekukan review mereka.
Seperti diberitakan Bloomberg, S&P DJI mengatakan bahwa pihaknya memantau dengan cermat perkembangan terkini, termasuk pedoman baru Bursa Efek Indonesia. S&P DJI menambahkan bahwa rebalancing Maret 2026 akan berjalan sesuai dengan prosedur standar berdasarkan metodologi yang ada.
Keputusan ini membedakan S&P dari MSCI Inc. dan FTSE Russell, yang telah meningkatkan pengawasan terhadap pasar Indonesia. Keputusan itu dilakukan karena MSCI dan FTSE khawatir tentang metodologi free float, transparansi data kepemilikan saham, dan tingkat likuiditas perdagangan saham di BEI.
Sejak itu, regulator dan otoritas pasar modal Indonesia berada di bawah tekanan untuk memulihkan kredibilitas pasar. Apalagi, MSCI memperingatkan bahwa Indonesia dapat berisiko mengalami diklasifikasi ulang dari emerging market manjadi frontier market.
Ditambah lagi, investor juga terbebani oleh kekhawatiran penurunan peringkat setelah Moody’s merevisi outlook sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif dengan peringkat tetap Baa2.
Nirgunan Tiruchelvam, seorang analis di Aletheia Capital, mengatakan langkah S&P DJI menandakan bahwa otoritas Indonesia mungkin sedang membuat kemajuan dalam mengelola tuntutan penyedia indeks.
“Harapannya adalah mereka akan terus mengatasi kekhawatiran seputar struktur kepemilikan yang tidak transparan dan free float dengan cepat,” ujarnya seperti dilansir Bloomberg, Senin (16/2/2026).
FTSE Russell mengatakan pekan lalu bahwa mereka akan menunda tinjauan indeks Maret untuk Indonesia, dengan alasan risiko pergantian saham yang merugikan dan ketidakpastian atas free float, dan akan menilai kembali situasinya pada Juni.
Langkah ini menyusul peringatan MSCI tentang kekhawatiran terkait investability dan aksesibilitas— yang akan dinilai pada Mei—yang pada satu titik memicu aksi jual terbesar di pasar terbesar Asia Tenggara dalam sekitar tiga dekade.
Sejak penurunan pasar bulan lalu, regulator Indonesia telah berjanji untuk melakukan reformasi guna meningkatkan transparansi dan likuiditas. Langkah-langkah tersebut termasuk menggandakan persyaratan free float minimum menjadi 15% dan memperketat standar pengungkapan universal beneficial owner (UBO).