Ifonti.com , JAKARTA — Peran Bank Indonesia (BI) untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi menjadi lebih besar seiring dengan kapasitas fiskal pemerintah yang semakin sempit akibat pelebaran defisit APBN pada tahun 2025.
Sekadar catatan, pemerintah melaporkan defisit APBN 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau setara 2,92% terhadap PDB. Kondisi tersebut utamanya disebabkan oleh penerimaan pajak yang anjlok tak sampai 90% dari target APBN, sedangkan kebutuhan belanja semakin meningkat.
Managing Director, Chief India Economist and Macro Strategist, Asean Economist HSBC Pranjul Bhandari menjelaskan bahwa pemerintah dalam jangka pendek memiliki dua instrumen untuk memacu pertumbuhan yakni melalui kebijakan fiskal dan moneter.
: Saran Ekonom Agar Defisit APBN 2026 Tak Melebar: Kuncinya di Ekonomi
Menurutnya, saat ini pemerintah Indonesia cenderung memiliki lebih banyak ruang untuk menetapkan kebijakan moneter yang longgar dibandingkan fiskalnya.
“Kebijakan fiskal sedikit lebih rumit. Pasar mengamati dengan cermat batas fiskal 3% dan saya pikir mencapai batas itu dapat menimbulkan dampak, terutama di pasar obligasi,” terangnya pada media briefing, Senin (12/1/2026).
: : Klaim Purbaya Ekonomi Berbalik Arah dan Realitas Data Terbaru
Pranjul menuturkan bahwa pemerintah sejatinya tidak perlu menabrak aturan batas defisit fiskal 3% itu kendati kebutuhan pengeluaran semakin banyak. Dia meyakini penerimaan pajak tahun ini bakal membaik sejalan dengan peningkatan PDB nominal.
Kebijakan Moneter yang Akomodatif
Pranjul melihat bahwa BI masih memiliki ruang yang cukup luas untuk kembali memangkas suku bunga acuan. Dia memperkirakan bank sentral akan melakukan penurunan suku bunga sebanyak tiga kali lagi di 2026, setelah sejak September 2024 melakukan pemangkasan sebanyak total 150 basis poin (bps).
: : Sinyal Target 2025 Meleset, Akselerasi Ekonomi 2026 Perlu Dikebut
Dia memandang ruang itu masih dimiliki BI lantaran pertumbuhan ekonomi sampai saat ini melambat dan inflasi sangat rendah.
Masalahnya, otoritas moneter juga dihadapkan dengan masalah serius yakni tekanan depresiasi terhadap rupiah. Dia pun melihat ada kemungkinan nilai tukar bisa terdepresiasi hingga Rp17.000 per dolar AS di akhir 2026 akibat tren aliran keluar modal asing.
Kuncinya, lanjut Pranjul, adalah langkah oportunis BI dalam melihat peluang penurunan suku bunga ketika terjadi pelemahan terhadap dolar AS. Menurutnya, BI akan mengambil langkah penurunan suku bunga masing-masing sekali pada tiga kuartal pertama 2026.
“Kami bisa melihat adanya pemangkasan suku bunga sebanyaka tiga kali lagi yang pada dasarnya total 75 basis poin sepanjang 2026. Saya pikir itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat,” terangnya.
Kendati demikian, ada pandangan lain yang melihat bahwa kebijakan moneter BI akan lebih konservatif tahun ini.
Tekanan global yang persisten seperti ketidakpastian arah Fed Funds Rate (FFR) hingga kebijakan perdagangan negara maju diyakini memaksa otoritas moneter untuk kembali menempatkan stabilitas nilai tukar sebagai prioritas utama di atas dorongan pertumbuhan.
Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David E. Sumual menilai bahwa meskipun masih terdapat ruang pelonggaran moneter pada 2026 seiring dengan inflasi yang terkendali, eksekusinya tidak akan seagresif tahun 2025.
“Penurunan suku bunga di 2026, bila masih ada ruang dari inflasi yang terkendali, diproyeksikan tidak akan seagresif tahun 2025, karena spread dengan suku bunga dolar AS yang menipis,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Rabu (31/12/2025).