Ifonti.com JAKARTA — Pemerintah dinilai melakukan ekspansi fiskal khususnya pada 2025 yang memengaruhi arah kebijakan moneter. Pengelolaan fiskal yang dinilai tidak hati-hati turut membuat Bank Indonesia (BI) kesulitas menjaga stabilitas.
Peneliti Senior Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan memaparkan bahwa Indonesia sepanjang 2025 masih menghadapi berbagai tantangan utama, salah satunya permasalahan kebijakan fiskal dan moneter.
Menurut Deni, pada sisi fiskal yang dikelola Kementerian Keuangan, masalah utama berkaitan dengan potensi pelebaran defisit APBN yang bahkan berisiko melampaui batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Kondisi ini berlangsung di tengah penerimaan pajak yang terbatas serta meningkatnya belanja pemerintah.
: Menakar Regulasi Baru Purbaya Kejar Target Pajak Rp2.357,7 Triliun
Ekspansi fiskal tersebut, kata Deni, turut memengaruhi kebijakan moneter. BI sebagai otoritas moneter dinilai harus memastikan stabilitas, termasuk menjaga harga Surat Berharga Negara (SBN) yang menjadi instrumen utama pembiayaan APBN.
“Kebijakan moneter kita seperti terperangkap oleh kebijakan fiskal. Bahwa ekspansi fiskal yang besar, defisit yang besar di mana defisit kebanyakan untuk konsumsi itu harus dibiayai SBN, di saat yang sama ketika SBN dijual, BI harus menjaga harga SBN ini karena itulah ada intervensi,” terang Deni pada Media Briefing: ‘Outlook 2026: Ancaman dan Risiko Instabilitas Ekonomi, Sosial dan Politik’, Rabu (7/1/2026).
: : Aturan Baru Purbaya, APBD Pemda Maksimal Minus 2,5%
Intervensi BI itu, lanjut Deni, seharusnya mendorong bertambahnya suplai uang di pasar. Namun, BI juga memiliki mandat menjaga stabilitas makroekonomi sehingga bank sentral melakukan kontraksi melalui penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Kebijakan SRBI, menurut sejumlah kalangan, justru menyerap likuiditas pasar. Kritik itu sebelumnya juga datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai likuiditas tersedot, padahal pemerintah telah melakukan penempatan dana di perbankan untuk menambah suplai uang.
: : Jadwal Rapat FOMC The Fed 2026, Acuan Pasar Keuangan dan Arah Dolar AS
Berdasarkan catatan Bisnis, Purbaya beberapa kali mengkritik SRBI yang dinilai menyedot likuiditas. Pemerintah sebelumnya menginjeksi dana hingga Rp276 triliun ke perbankan agar peredaran uang meningkat.
Deni menilai langkah kontraktif BI merupakan bagian dari kewajiban bank sentral. Ia menilai perbaikan justru perlu datang dari pengelolaan fiskal pemerintah.
“Makanya kalau Pak Purbaya menyalahkan BI karena tidak mendukung dia, sebenarnya itu tidak demikian karena pada kenyataannya itu memang yang harus dilakukan BI. Yang harus diperhatikan oleh pemerintah kita ya harus diperbaiki fisklanya. Hari ini moneter menjaga stabilitas, karena fiskal ‘reckless‘,” terang Deni.
Deni menambahkan, dukungan BI terhadap pemerintah telah terlihat dari pembelian SBN di pasar sekunder. Pada Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (17/12/2025), Gubernur BI Perry Warjiyo mencatat pembelian SBN oleh bank sentral hingga 16 Desember 2025 mencapai Rp327,45 triliun.
“Makin hari SBN itu yang beli ya BI, dan BI kehilangan pengaruh dari kebijakan moneter ketika dia menurunkan suku bunga tidak ada dampaknya ke ekspansi kredit,” terang Deni.
INDONESIAN RUPIAH / U.S. DOLLAR – TradingView Ketegangan Persepsi Kebijakan
Menkeu Purbaya sebelumnya menilai koordinasi pemerintah dan BI membaik pada akhir 2025. Meski demikian, ia beberapa kali menyoroti penerbitan SRBI yang dianggap menarik dana dari sistem perbankan.
Pada forum di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (3/12/2025), Purbaya menyebut pertumbuhan uang beredar (M0) sempat mencapai 13 persen pada September 2025 setelah pemerintah memindahkan dana dari BI ke bank milik negara. Namun, pertumbuhan itu melambat ke 7 persen pada Oktober 2025 sehingga pemerintah menambah penempatan dana.
Ia menduga perlambatan terjadi karena penyerapan dana melalui SRBI.
“Di BI itu ada penyerapan uang lebih di SRBI mungkin untuk menjaga nilai tukar, ya? Saya enggak tahu, tetapi yang jelas ada penyerapan uang lebih di sana yang menekan itu [pertumbuhan base money] ke bawah,” terangnya.
Deputi Gubernur BI Destry Damayanti menjelaskan, BI menggunakan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan. Menurut dia, kontraksi melalui SRBI merupakan manajemen likuiditas, sementara pembelian SBN sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp290 triliun.
Selain itu, BI menyediakan fasilitas FX swap dan repo bagi perbankan dengan nilai akumulasi masing-masing lebih dari Rp1.000 triliun.
Destry menegaskan, kenaikan suku bunga SRBI dilakukan sebagai penyesuaian setelah sebelumnya turun mengikuti kebijakan BI rate. Kenaikan tersebut dinilai mampu menarik kembali aliran dana asing ke SRBI dan SBN.
“SRBI itu turunnya dalam sekali, jadi suku bunga turun 125 basis poin, SRBI turun sampai 200 basis poin. Kami coba normalisasi rate-nya SRBI, naik sedikit memang dibanding tiga minggu yang lalu, tetapi kami lihat ada inflow yang mulai masuk. Masuk ke SRBI dan masuk ke SBN,” jelasnya.