Kemenkeu disarankan dahulukan rasionalisasi APBN tangkis efek perang Iran
Kemenkeu disarankan fokus rasionalisasi APBN untuk cegah defisit akibat lonjakan harga minyak dan perang Iran, sebelum mempertimbangkan APBN-P.
Kemenkeu
Ekonom ungkap risiko jika pemerintah terus libatkan BI lakukan debt switch
Pemerintah dan BI lakukan debt switch Rp173,4 triliun di 2026 untuk stabilkan yield SBN, namun risiko ketergantungan bisa turunkan kepercayaan investor.
Kemenkeu: Debt switch 2026 tekan penawaran SBN, yield lebih stabil
Kemenkeu dan BI sepakat lakukan debt switch Rp173,4 triliun pada 2026 untuk stabilkan yield SBN dan kurangi penerbitan utang baru, menjaga stabilitas pasar.
Purbaya-Perry sepakat: BI borong SBN di pasar sekunder, debt switch 2026 Rp173,4 triliun
Bank Indonesia dan Kemenkeu sepakat melanjutkan debt switching SBN senilai Rp174 triliun tahun ini, tanpa istilah burden sharing, untuk mendukung kebijakan fiskal dan moneter.
Kemenkeu ingin ekonomi RI tumbuh 5,6% di kuartal I/2026, ini strateginya
Kemenkeu targetkan pertumbuhan ekonomi RI 5,6% di Q1 2026 dengan percepatan belanja pemerintah dan stimulus ekonomi jelang Idulfitri.
Kemenkeu bantah isu Purbaya jadi otak penyitaan uang rampasan hasil korupsi
Kemenkeu membantah isu Menkeu Purbaya terlibat dalam penyitaan uang korupsi. Uang rampasan Rp6,62 triliun diserahkan Kejagung dan Satgas PKH untuk PNBP.
Setoran masih jauh dari target, ekonom duga Kemenkeu bakal ijon pajak
Kemenkeu dinilai berpotensi melakukan ijon pajak karena penerimaan pajak baru mencapai 70,2% dari target, sedangkan defisit APBN diperkirakan melebar.
Rusun Kemenkeu Denpasar: Purbaya Lanjutkan Pembangunan, Solusi Hunian?
Menteri Keuangan Purbaya meresmikan rusun Kemenkeu di Denpasar untuk pegawai, dengan biaya pemeliharaan Rp300.000/bulan.
Satgas Saham Gorengan Terbentuk! OJK, SRO, dan Kemenkeu Bertindak!
OJK, SRO, dan Kemenkeu membentuk satgas untuk menertibkan saham gorengan guna mengatasi manipulasi pasar dan meningkatkan transparansi di pasar modal.
Pengusaha Vs Kemenkeu: Dua Sisi Wacana Penerapan Single Profile Wajib Pajak
Pemerintah berencana menerapkan “single profile” untuk integrasi data pajak, bea cukai, dan PNBP guna meningkatkan kepatuhan dan penerimaan. Pengusaha mendukung, namun khawatir beban baru.