BI ungkap 3 jalur transmisi dampak perang Timur Tengah ke ekonomi RI
Bank Indonesia (BI) mengidentifikasi tiga jalur transmisi dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi Indonesia: finansial, harga komoditas, dan perdagangan.
nilai tukar rupiah
DPR sebut bauran kebijakan BI tangani rupiah masih konvensional
DPR menilai kebijakan BI dalam menangani rupiah terlalu konvensional dan hati-hati. BI diminta memperbarui strategi untuk menghadapi tekanan nilai tukar.
Rupiah tembus Rp17.105, BI tegaskan stabilitas jadi prioritas utama
Rupiah melemah ke Rp17.105/USD, BI prioritaskan stabilitas dengan strategi moneter di tengah ketidakpastian global dan konflik Timur Tengah.
IHSG ditutup turun 0,53% ke 6.989, saham big caps BBCA, BREN cs kompak merah
IHSG turun 0,53% ke 6.989, dipicu sentimen global dan domestik negatif. Saham big caps seperti BBCA dan BREN melemah, sementara AMMN dan TLKM menguat.
IHSG terbakar awal pekan sempat tinggalkan level 7.000-an tersengat harga minyak
IHSG melemah awal pekan ini karena harga minyak tinggi dan sentimen global, namun ada peluang rebound jika bertahan di atas level support kunci.
BI Jadikan SVBI dan SUVBI Aguan Repo Valas mulai Hari Ini, Strategi Baru Operasi Moneter
Bank Indonesia gunakan SVBI dan SUVBI sebagai agunan repo valas mulai 30 Maret 2026 untuk memperkuat operasi moneter dan stabilitas rupiah.
BI perketat transaksi valas, diklaim ampuh redam pelemahan rupiah
Bank Indonesia memperketat aturan transaksi valas mulai 1 April 2026 untuk meredam pelemahan rupiah.
BI intervensi rupiah di pasar offshore saat libur Lebaran, antisipasi gejolak Timur Tengah
Bank Indonesia akan intervensi rupiah di pasar offshore selama libur Lebaran 2026 untuk mengantisipasi gejolak Timur Tengah dan menjaga stabilitas ekonomi.
BI beli SBN pemerintah senilai Rp86,16 triliun sampai 16 Maret 2026
Bank Indonesia membeli SBN pemerintah senilai Rp86,16 triliun hingga 16 Maret 2026, sebagai sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk stabilitas ekonomi.
BI Tidak Batasi Transaksi Valas, Hanya Ketatkan Aturan Penyertaan Underlying
Bank Indonesia tidak membatasi transaksi valas, tetapi memperketat aturan penyertaan dokumen underlying mulai 1 April 2026 untuk menjaga stabilitas Rupiah.